Kalimantan Barat kembali mempeketat pengawasan lalu lintas manusia dan perdagangan hewan di pintu perbatasan dengan Sarawak Malaysia, terkait merebaknya virus flu babi tipe A subtipe H1N1.

"Sejak mewabahnya flu burung, pemeritah provinsi Kalbar telah memperketat lalu lintas perdagangan hewan unggas, babi, dan sapi dari dan ke Kalbar. Hal ini juga berlaku dalam pengawasan virus flu babi," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan Kalbar, Abdul Manaf Mustafa saat berbincang dengan okezone, Selasa (28/4/2009).

Dia menambahkan, lalu lintas perdagangan hewan babi, unggas, dan sapi diawasi ketat oleh pemerintah provinsi melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008.

"Semua produk ternak yang akan masuk ke Kalimantan Barat harus seizin gubernur, baik antar daerah maupun antar negara, seperti Sarawak-Kalbar," kata dia.

Setelah mendapat surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta peningkatan kewaspadaan terkait mewabahnya flu babi, tim Participatory Desease Search and Response (PDSR) yang di dalamnya termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Bea Cukai, dan Balai Karantina, memfokuskan pada peningkatan pengawasan di Bandara, Pelabuhan, dan juga lima pintu perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia.

Namun, lanjut Manaf, dia tak menampik bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal lantaran ada 64 pintu di sepanjang 867 km perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

"Kami sudah meminta Bea Cukai dan Balai Karantina untuk memperketat pengawasan, tapi jumlah personel di lapangan sangat kurang untuk mengawasi 64 pintu perbatasan," ujarnya.

Mengenai kebijakan menolak impor babi oleh pemerintah pusat, Manaf menyambut baik. Dia menambahkan, untuk rumah potong hewan babi kini semakin diawasi pemotongannya.

"Pelaksanaan pemotongan babi di RPH juga harus ditingkatkan pengawasannya, juga terhadap petugasnya. Yang paling efektif adalah terus mengawasi lalu lintas produk ternak babi. Saat ini, kami akan ambil surveillance dan memeriksakannya ke laboratorium," pungkasnya.

Sumber: http://okezone.com